……Mengenang (alm) WS. Rendra

Negeri ini memang tidak pernah berhenti melahirkan para seniman…ingatlah kita pernah “dipaksa” menghapal para pujangga pada setiap angkatannya dan jumlahnya bukan cuma satu atau dua, kita juga “dipaksa” menghapal puisi dan prosa atau cukup sekedar judulnya saja karena itu akan masuk dalam ujian nasional…keterpaksaan itu pada satu sisi memang memusingkan tapi disisi lain membuat saya jatuh cinta kepada kayanya kesusasteraan kita,  hal yang tersisa yang membuat  bangga lahir di negeri  ini…

Pemaksaan untuk menghapal diluar kepala itu memang tidak dilakoni lagi saat ini, murid-murid lebih diajarkan untuk memahami isi puisi dan prosa, dibiarkan lancar dalam mengekspresikan kehendak hatinya dalam menulis puisi atau sekedar mengarang indah, mereka juga dikenalkan dengan fragmen-fragmen yang menginspirasi, dengan harapan agar seniman-seniman besar seperti Muhammad Yamin, Sutan Takdir Alisjahbana, Idrus, Pramoedya Ananta Toer, Sutardji Calzoum Bachri, Arswendo Atmowiloto, Widji Thukul, Andrea Hirata, Wahyu Sulaiman Rendra…tetap ada.

Dinamika negeri ini, semankin memuluskan langkah itu, toh seniman-seniman  itu lahir dari margin idealismenya yang tak sesuai dengan fakta sekitarnya, maka seniman yang besar dinegeri ini tidak bermanis-manis kata, panjang lebar berbicara tentang madu cinta, cinta hanya bumbu penyedap agar makan asam perjuangan tetap ber jalan, mereka jerih melihat realita yang ada…mereka berkesenian seirama dengan centang prentang perjalanan negeri ini …tengoklah apa yang digelorakan Chairil Anwar dalam “Antara Karawang – Bekasi” pada tahun 45 , resapi apa yang dimaksud Gunawan Mohammad dalam “Surat-surat Lapar” tahun 61 dan apa yang dikritik Taufik Ismail dalam “Malu Aku Jadi Orang Indonesia” pada tahun 98.

Tentu yang kita inginkan adalah lestarinya para seniman yang memperkaya khazanah negeri ini, bukannya lestari korupsi dan kebobrokan  yang memiskinkan negeri ini…

Proses sama, tapi hasil kok bisa berbeda ya…mungkin ini yang menyebabkan kisruh Pemilu tidak kelar-kelar…masing-masing pihak punya punya hasil, MA punya pendapat, tinggal tunggu MK apa keputusannya…lalu diserahkan ke KPU mau apa…

Komen di TV, banyak yang ngomong udah kayak di AS aja, pas udah ketahuan hasil PilPres nya langsung cooling down dan akan mensupport penuh pemerintahan, nggak pake acara gugat-menggugat, lapor melapor…dan pemerintahan bisa langsung dapat berkerja menyusun kabinet, dan program bisa berjalan untuk mensejahterakan rakyat…(mudah2an).

Tapi ya kita harus menyadari negara Amerika dan negara-negara maju lainnya “penuh kepercayaan”…mereka percaya betul dengan insitusi penyelengara pemilu…sehingga mereka pun percaya dengan hasil yang diperoleh…

Masalahnya memang bangsa kita krisis kepercayaan, saling prasangka, saling tuduh akibat kurangnya kepercayaan sebagai satu anak bangsa…lah kalo udah dengan bangsa sendiri aja udah nggak percaya mau percaya dengan siapa..?tetangga..!

Mungkin juga tetangga bisa dimintai pendapat…ke Malaysia yang demen mindain patok tanah atw ke Australia yg nggak bisa liat Indonesia bersatu…nah, dengan mereka kita bisa nanya kira-kira yang betul siapa, yg jadi penjahat siapa..?atw gimana kalo lu be2 yg menyelenggarakan pemilu untuk Indonesia, biar independent…hii..mau..

emang kykny bangsa kita udah krisis kepercayaan abis…terutama kepercayaan kepada Tuhan YME.

Kelangkaan Beras & Liberalisasi Pertanian (dimuat di Harian Sriwijaya Post, Selasa 6 Maret 2007) 

            Kompleksnya permasalahan pertanian terutama permasalahan perberasan sudah seharusnya tidak hanya dibebankan dipundak Departemen Pertanian ansich, sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan juga memimpin langsung upaya pengentasan kemiskinan, Presiden sudah seharusnya lebih bekerja keras berkoordinasi dan mengarahkan para menteri terkait agar bahu-membahu menyelesaikan permasalahan manajemen perberasan di negara ini.

            Produksi beras  secara nasional mengalami penurunan dari tahun ke tahun terjadi sebagai akibat semangkin berkurangnya lahan subur, langkanya pupuk serta harganya yang mencekik petani juga menjadi alasan lain mengapa terjadi penurunan produksi, menumpuknya permasalahan-permasalahan ini membuat petani kita enggan untuk menanam padi karena terus merugi. Beruat berakarnya permasalahan perberasan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menjadikan sektor pertanian menjadi liberal dan sangat dekat dengan mekanisme pasar.  Kaitan antara langkanya beras di pasaran domestik serta terus dibukanya keran impor jarang dikaitkan dengan permasalahan liberalisasi  bidang pertanian.            Secara tajam Ginting (2006), mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah mencapai swasembada pangan.  Gelar negara swasembada pangan beras tahun 1985 oleh FAO hanya merupakan prestasi semu yang membuat korporatokrasi global leluasa melegitimasi program intensifikasi pertanian yang jenuh dengan pupuk, padahal penggunaan pupuk yang tidak berimbang dapat merusak struktur tanah.  Saat ini petani kita sangat bergantung dengan pupuk ditambah lagi jenis-jenis padi yang umum ditanam di Indonesia merupakan jenis padi yang memerlukan pupuk dalam kadar tinggi.            Permasalahan pertanian ini kemudian terus berlanjut dengan disepakatinya GATT (Global Agreement on Tariff and Trade) tahun 1994 dan kemudian berubah menjadi WTO (World Trade Organization) tahun 1995 yang didukung lebih dari 140 negara termasuk Indonesia sebagai salah satu negara pendiri.  WTO pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan internasional dengan bahasa halusnya pasar bebas.  Walaupun WTO hanya wadah perjanjian multilateral, namun WTO mempunyai kekuasaan untuk mengawasi negara-negara mana yang tidak menjalankan kesepakatan bahkan menjatuhkan sanksi, melalui WTO inilah pertanian mengalami penetrasi sistematis.

            Penetrasi ke sektor pertanian dijalin WTO melaui AOA (Agreement on Agriculture).  Ada tiga point penting dalam AOA, yaitu :  Pertama, setiap negara anggota harus membuka pasar domestiknya terhadap produk-produk pertanian luar negeri atau dikenal dengan kebijakan market accses.  Kedua, setiap negara harus mengurangi dukungan dan subsidi terhadap petaninya atau dikenal dengan kebijakan domestic support.  Ketiga, mengurangi bentuk dukungan dan subsidi untuk petani dalam hal ekspor atau dikenal dengan kebijakan export competition.

        

Tinjauan Kebijakan Impor Beras OlehI. Romandha Sejatinya perdagangan antar dua negara  terjadi sesuai dengan kaidah bagaiamana supply-demand terbentuk, seperti yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi baik yang klasik maupun modern.  Adam Smith mengungkapkan bahwa perdagangan internasional terjadi karena suatu negara memiliki absoulut advantage dan melakukan spesialisasi atas suatu barang, sehingga terbentuk suatu struktur kebutuhan (need structure) , kemudian negara-negara yang memiliki keuntungan absolut akan suatu barang akan melakukan penawaran dan akan timbul permintaan dari negara lain yang tidak memiliki keuntungan absolut akan barang tesebut,  atau seperti yang dikemukakan oleh David Ricardo, mungkin saja kedua negara telah melakukan spesialisasi pada barang yang sama sehingga memiliki keungulan absoulut yang juga sama, tetapi perdagangan tetap terjadi karena ada perbedaan efisiensi, yaitu efisiensi tenaga kerja dan efisiensi produksi.              Ahli ekonomi era modern, Heckscher-Ohlin berpendapat bahwa perdagangan antar dua negara dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah faktor produksi sehingga negara yang faktor produksinya relatif langka /mahal untuk memproduksi barang tersebut terpaksa harus membeli dari negara yang memiliki faktor produksi lebih banyak/murah.  Tetapi kaidah bagaimana supply-demand terbentuk seperti yang dikemukakan oleh para ahli tersebut pada kenyataannya tidak menemui konteksnya pada perdagangan internasional saat ini.             Dalam kasus impor beras di Indonesia, kaidah-kaidah perdagangan di atas harus bertemu dengan apa yang disebut oleh Dr.  Andi Irawan, sebagai vested interest. Proses ekonomi politik lah yang menentukan terjadinya perdagangan atar negara, bukan didasarkan pada kaidah terbentuknya supply-demand.  Bila dikompariskan jelas terlihat  bahwa Thailand, Vietnam, bahkan India yang selama ini menjadi tempat kita mengimpor beras, negara kita memiliki keuntungan/kelebihan yang lebih baik dibanding ketiga negara eksportir beras tersebut.  Luas lahan pertanian kita memang terus berkurang namun masih lebih luas.  Dari sisi jumlah petani, jumlah penduduk yang hidup dengan bertani jauh lebih banyak, dan efisiensi produksi mungkin kita kalah, namun masih dapat ditutupi oleh jumlah petani dan luas lahan sawah.  Hal ini pun didukung oleh data dari Departemen Pertanian dan BPS bahwa kita telah mengalami surplus beras.              Kebijakan impor beras yang didengungkan pemerintah dapat menurunkan harga ternyata tidak terbukti.  Seyogyanya asumsi ini benar dengan melimpahnya barang akan menurunkan harga, tetapi kenyataanya harga tetap tinggi dan justru yang turun adalah harga beli gabah di tingkatan petani.  Maka disinilah relevansinya, bagaimana tengkulak memainkan harga beras di pasaran domestik, beras-beras petani dibeli murah dengan alasan saat ini beras melimpah dipasaran, karena masuknya beras impor.  Kemudian, beras petani tidak langsung didistribusikan, namun aman berada dalam gudang milik para tengkulak itu, sehingga jumlah beras dipasaran tetap untuk menjaga margin harga tetap tinggi.            Maka ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurai benang kusut permasalahan ini.  Pertama, mengatur pola distribusi dalam negeri, terkait dengan ini pemerintah harus mengetahui atau memiliki data ketersediaan beras dengan akurasi yang lebih baik, sehingga dapat diketahui dengan jelas daerah yang mengalami surplus dan minus.  Kedua, Gerakan Operasi Lumbung Beras.  Pemerintah melakukan inspeksi ke sentra-sentra beras untuk memeriksa kemungkinan terjadinya penimbunan oleh spekulan yang memainkan harga beras di pasaran.  Ketiga,  legislatif maupun eksekutif harus memeriksa kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam proses impor beras selama ini.  Masih terasa janggal adalah dalam kasus masuknya beras impor sebanyak 70.500 ton tahun 2005, waktu antara keluarnya izin dan masuknya beras impor hanya dua pekan, padahal waktu yang dibutuhkan apalagi melalui mekanisme perjanjian Government to Government (G to G) minimal satu bulan.  Keempat, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani.  Pemerintah Thailand dan Vietnam, memiliki perhatian mendalam ke sektor pertanian, mereka tetap memberikan subsidi dan sejumlah insentif sehingga produk pertanian mereka menjadi sangat kompetitif di pasaran internasional.  Subsidi merupakan kebijakan non tarif  yang dapat ditempuh dalam membentengi pertanian dalam negeri dari derasnya serbuan produk-produk pertanian negara lain.Kenyataan di atas membawa khasanah baru dalam memandang perdagangan internasional yang tidak hanya terjadi karena adanya interaksi yang membentuk supply-demand, tapi juga karena adanya proses ekonomi politik.

Politisasi Ekonomi Oleh  : I. Romandha (dimuat di harian Sriwijaya Post ; Kamis, 31 Mei 2007)          Mencermati langkah-langkah yang diambil oleh Tim Ekonomi Kepresidenan, setidaknya kita mendengar dua hal yang disampaikan secara berurutan terhadap perkonomian Indonesia.  Pertama tentang visi Indonesia 2030, visi tersebut ditopang oleh empat pencapaian utama, yaitu pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan, mendorong Indonesia supaya masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita sebesar 18 ribu dolar AS/tahun, perwujudan kualitas hidup modern yang merata, serta mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies. Kedua perekonomian Indonesia yang akan membaik pada tahun 2008.  Bukannya melarang untuk bermimpi dan memasang target proyeksi terlalu tinggi akan tetapi sambutan dari para analis ekonomi ternyata juga bukan gayung bersambut seperti yang diharapkan, lantaran visi dan ramalan dibuat tidak berdasarkan kondisi riil saat ini yang akan menjadi pondasi perekonomian mendatang.              Menurut Sri Mulyani (2007), untuk mencapai pertumbuhan 6,8 persen pada 2008, komponen penting yang harus tumbuh dibanding tahun 2007 adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Semua komponen itu diproyeksikan meningkat             Awal tahun ini saja laju inflasi sudah naik dari 6,26 persen pada bulan Januari menjadi 6,30 persen pada bulan Februari, kita tentu amat mafhum inflasi berarti peningkatan harga di pasaran yang akan menurunkan daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah tidak mencerminkan optimistik yaitu pada kisaran Rp 9.100 per dollar AS.  Di sisi ekspor impor, ditunjukkan dengan tidak seimbangnya neraca pembayaran dimana ekspor kita mengalami penurunan sedangkan impor terus mengalami peningkatan, fenomena yang sudah terjadi selama tiga tahun terakhir ini.            Begitu pula dengan iklim investasi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen bukan lah perkara mudah.  Sebagai ilustrasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun ini, investasi harus meningkat sekitar 13 persen atau setara dengan Rp 1.000 triliun. Angka ini terasa fantastik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) tahun 2006 yang hanya 2,9 persen (Faisal Basri, 2007)            Lalu sebenarnya apa yang sedang dimainkan oleh pemerintah saat ini apakah mereka memang mengacuhkan kondisi riil yang ada untuk merealisasikan targetannya atau sesungguhnya pemerintah sedang menjual mimpi, sama seperti kita yang terus dicekoki mimpi hidup enak lewat sinetron-sinetron dengan latar kehidupan mewah padahal 40 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.  Tendensi menjual mimpi ekonomi mendekati pemilu 2009 terasa agak kental untuk dijadikan sebab pemerintah mengeluarkan kedua isu ekonomi ini.  Mempolitisasi ekonomi bukanlah jualan baru, filsuf Aristoteles sudah membahas hubungan antara ekonomi dan politik berabad yang lalu, sehingga seorang saudagar lebih berkuasa dibanding raja-raja di era merkantilisme hingga sekarang.              Akhirnya kita diharuskan untuk memahami kaitan antara ekonomi dan politik.Politik dapat diartikan dan dikaitkan dengan banyak hal.  Paling potensial adalah mengkaitkannya dengan ekonomi.  Sebagai sebuah otoritas hubungan ekonomi dan politik dapat diterjemahkan ke dalam hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.  Kekayaan terdiri dari aspek fisik (kapital, tanah) dan aset non fisik (sumber daya manusia, termasuk ilmu pengetahuan), sedangkan kekuasaan dapat muncul dalam bentuk militer, ekonomi maupun psikologis.  Kekuasaan bisa terwujud dalam berbagai bentuk, bentuk aslinya adalah secara paksa.  Namun, pembedaan ekonomi sebagai ilmu tentang kekayaan dan politik sebagai ilmu tentang kekuasaan hanya untuk tujuan analitis saja.  Dalam kenyataannya kekayaan dan kekuasaan tak terpisahkan (Mas’oed dalam Deliarnov, 2006).            Alasan inilah yang menjadikan begitu banyak pemimpin dunia berusaha dapat mengontrol ekonomi dan politik dalam kendalinya, karena bila salah satu tidak berpihak akan menyebabkan ia kehilangan segalanya.  Sebagai permisalan adalah jatuhnya para presiden terdahulu.  Hal ini tentu disadari oleh pemerintah saat ini, ketidakmampuan mereka mengelola ekonomi akan berpengaruh pada kekuasaan di tahun-tahun mendatang.  Mengeluarkan visi besar dan proyeksi dengan target tinggi adalah salah satu cara untuk menutupi tidak membaiknya kondisi perekonomian dan berusaha tetap mempertahankan kekayaan dan kekuasaan tersebut secara sekaligus.            Pemilu memang bukan sekedar pertarungan antara parpol dan individu untuk merebut kekuasaan, namun juga pertarungan konsep perekonomian yang mampu melepaskan rakyat dari dilema kemiskinan, konsep yang lahir dari sebuah analisa matang, cerdas, dan berpijak dari kondisi riil saat ini menuju perekonomian yang kuat, bukan sebuah konsep yang mengcopy  perekonomian yang terbukti gagal atau sebuah konsep yang menurut konsep IMF.           

Pertanian untuk Pembangunan

I.Romandha

(Pengurus Lingkar Studi Mahasiswa AMPERA)

Pertanian  memiliki kekuatan unik yang tidak banyak dimiliki oleh sektor lain sebagai bagian dari instrumen pembangunan.  Negara-negara industrialis maju saat ini melalui tahapan sebagai negara yang unggul di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan pembangunan merupakan konsep multidimensional menemukan kecocokannya dengan pertanian yang multifungsi.   Menurut Byerlee dan Alain de Janvry (2007), pertanian memiliki lima fungsi essensial yang membuatnya menjadi pemegang pondasi fundamental pembangunan, yaitu : Pertama, pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.  Kita dapat lihat dari sejarah di negara-negara barat dan Jepang, di mana revolusi pertanian selalu mendahului dan menyokong revolusi industri.  Kedua, pertanian sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan.  Pertumbuhan produktivitas pertanian telah membuktikan menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan.  Banyak kaum miskin yang mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian atau dengan kata lain, petanian adalah sektor terbesar penyedia lapangan kerja.  Ketiga, pertanian sebagai sumber keuntungan bisnis.  Hal ini terbuka sangat luas, banyak anak negeri ini yang sukses dengan menjadikan pertanian sebagai dasar membangun kerajaan bisnisnya.   Pemerintah dapat membantu melalui investasi kebijakan publik dengan menyokong penelitian untuk memastikan keuntungan komparatif dari produk pertanian dalam negeri dan membangun infrastruktur pasar yang baik.  Tantangan ini, pada akhirnya juga untuk menjadikan bisnis sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, hal ini dapat terwujud dengan melibatkan petani-petani dalam proses produksi dan menjadikan penduduk-penduduk desa sebagai tenaga kerja dalam sektor agroprocessing.  Keempat,  pertanian sebagai penyedia jasa lingkungan.  Melalui praktek pertanian yang bijaksana pertanian dapat menyumbang kebaikan, misalnya bagi siklus air bersih, mengurangi emisi gas, konservasi terhadap biodiversitas, meningkatkan nilai guna lahan dan manfaat keindahan apabila dikelola dengan baik untuk tujuan pariwiasata.  Kelima, pertanian sebagai sumber ketahanan pangan.  Dalam era globalisasi dan ekspansi perdagangan saat ini, memang banyak negara dapat memenuhi kebutuhan pangannya melalui pasar internasional, akan tetapi pasar internasional tidak selalu berjalan dengan baik atau sesuai dengan kondisi perekonomian suatu negara untuk mendapatkan bahan pangan dari pasar internasional yang cenderung liberal.  Oleh karena itulah diperlukan ketahanan pangan, dimana negara dapat memenuhi kebutuhan pangan standar penduduknya. 

Penghargaan dari FAO yang diberikan pada tahun 1984 karena berhasil menciptakan swasembada beras, hingga saat ini selalu menjadi patokan keberhasilan sektor pertanian. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, saat ini malahan kita termasuk jajaran negara pengimpor beras terbesar. Kondisi dan tantangan pertanian saat ini menjadi sangat berat, selain iklim politik yang berubah, jumlah penduduk juga sudah jauh meningkat, sedangkan luas lahan pertanian semakin terdesak untuk permukiman, perdagangan dan perindustrian.  Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, dari total luas sawah 8,9 juta hektar, sekitar 3,099 juta hektar di antaranya akan dikonversikan secara terencana melalui rencana umum tata ruang wilayah (RUTW) kabupaten/kota untuk permukiman, pusat bisnis, perkantoran, infrastruktur jalan, dan keperluan lainnya, tentunya ini menjadi ancaman bagi target Departemen Pertanian tahun 2007 yang ingin meningkatkan produksi beras sebesar 32,96 juta ton dari sasaran luas lahan panen sawah lebih kurang 11,86 juta hektar di 33 provinsi di Indonesia. Maka, impor kembali akan menjadi pilihan.  Lalu bagaimana dengan petani, adanya peluang lain yang lebih memberikan hasil daripada lahan digunakan untuk sawah/pertanian menjadi sebab lain konversi lahan pertanian, timbunan masalah kemiskinan  tanpa keberpihakan  serta perubahan kesenjangan pendapatan antara desa dan daerah urban yang sangat cepat menciptakan tekanan kondisi frustasi yang kuat antar penduduk desa, menciptakan instabilitas dalam politik, serta potensi kekerasan.  Mengurangi kesenjangan pendapatan harus menjadi kebijakan prioritas dalam politik dengan menggunakan kekuatan pertumbuhan pertanian sebagai instrumen untuk mencapai sasaran tersebut.  Akan tetapi seperti yang dikemukakan Dr. Andi Irawan (2006), fenomena lemahnya keberpihakan (vested interest) pengambil kebijakan kepada petani bukan fenomena baru, semuanya tergambar jelas dengan karateristik kebijakan publik kita, yakni pertama, bias kota. Kebijakan publik sangat diusahakan menguntungkan masyarakat kota, karena posisi tawar masyarakat kota relatif lebih baik.  Kedua, bias industri.  Hal ini karena kebijakan ekonomi kita memang mengusung industri sebagai mainstream.  Ketiga, bias pemilik modal dan pengusaha besar. Hal ini tidak mengherankan karena pemilik modal dan pengusaha memiliki jaringan sosial politik yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka.  Pertanian harus memainkan peranan yang lebih jauh lagi dengan mendefinisi ulang peranan pertanian di dalam agenda nasional dan daerah, sebagai usaha  untuk mengambil keuntungan multifungsinya dalam menghadapi perubahan dunia.  Hal ini memerlukan kebijakan politik dari para pengambil kebijakan. Disinilah rakyat harus jeli memilih pemimpinnya yang memiliki vested interest kepada siapa; pengusaha/pemilik modal atau kepada petani/pertanian  demi hasil jangka panjang untuk membangun pondasi dan kemerataan pembangunan.