Tinjauan Kebijakan Impor Beras OlehI. Romandha Sejatinya perdagangan antar dua negara  terjadi sesuai dengan kaidah bagaiamana supply-demand terbentuk, seperti yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi baik yang klasik maupun modern.  Adam Smith mengungkapkan bahwa perdagangan internasional terjadi karena suatu negara memiliki absoulut advantage dan melakukan spesialisasi atas suatu barang, sehingga terbentuk suatu struktur kebutuhan (need structure) , kemudian negara-negara yang memiliki keuntungan absolut akan suatu barang akan melakukan penawaran dan akan timbul permintaan dari negara lain yang tidak memiliki keuntungan absolut akan barang tesebut,  atau seperti yang dikemukakan oleh David Ricardo, mungkin saja kedua negara telah melakukan spesialisasi pada barang yang sama sehingga memiliki keungulan absoulut yang juga sama, tetapi perdagangan tetap terjadi karena ada perbedaan efisiensi, yaitu efisiensi tenaga kerja dan efisiensi produksi.              Ahli ekonomi era modern, Heckscher-Ohlin berpendapat bahwa perdagangan antar dua negara dapat terjadi karena adanya perbedaan jumlah faktor produksi sehingga negara yang faktor produksinya relatif langka /mahal untuk memproduksi barang tersebut terpaksa harus membeli dari negara yang memiliki faktor produksi lebih banyak/murah.  Tetapi kaidah bagaimana supply-demand terbentuk seperti yang dikemukakan oleh para ahli tersebut pada kenyataannya tidak menemui konteksnya pada perdagangan internasional saat ini.             Dalam kasus impor beras di Indonesia, kaidah-kaidah perdagangan di atas harus bertemu dengan apa yang disebut oleh Dr.  Andi Irawan, sebagai vested interest. Proses ekonomi politik lah yang menentukan terjadinya perdagangan atar negara, bukan didasarkan pada kaidah terbentuknya supply-demand.  Bila dikompariskan jelas terlihat  bahwa Thailand, Vietnam, bahkan India yang selama ini menjadi tempat kita mengimpor beras, negara kita memiliki keuntungan/kelebihan yang lebih baik dibanding ketiga negara eksportir beras tersebut.  Luas lahan pertanian kita memang terus berkurang namun masih lebih luas.  Dari sisi jumlah petani, jumlah penduduk yang hidup dengan bertani jauh lebih banyak, dan efisiensi produksi mungkin kita kalah, namun masih dapat ditutupi oleh jumlah petani dan luas lahan sawah.  Hal ini pun didukung oleh data dari Departemen Pertanian dan BPS bahwa kita telah mengalami surplus beras.              Kebijakan impor beras yang didengungkan pemerintah dapat menurunkan harga ternyata tidak terbukti.  Seyogyanya asumsi ini benar dengan melimpahnya barang akan menurunkan harga, tetapi kenyataanya harga tetap tinggi dan justru yang turun adalah harga beli gabah di tingkatan petani.  Maka disinilah relevansinya, bagaimana tengkulak memainkan harga beras di pasaran domestik, beras-beras petani dibeli murah dengan alasan saat ini beras melimpah dipasaran, karena masuknya beras impor.  Kemudian, beras petani tidak langsung didistribusikan, namun aman berada dalam gudang milik para tengkulak itu, sehingga jumlah beras dipasaran tetap untuk menjaga margin harga tetap tinggi.            Maka ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurai benang kusut permasalahan ini.  Pertama, mengatur pola distribusi dalam negeri, terkait dengan ini pemerintah harus mengetahui atau memiliki data ketersediaan beras dengan akurasi yang lebih baik, sehingga dapat diketahui dengan jelas daerah yang mengalami surplus dan minus.  Kedua, Gerakan Operasi Lumbung Beras.  Pemerintah melakukan inspeksi ke sentra-sentra beras untuk memeriksa kemungkinan terjadinya penimbunan oleh spekulan yang memainkan harga beras di pasaran.  Ketiga,  legislatif maupun eksekutif harus memeriksa kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam proses impor beras selama ini.  Masih terasa janggal adalah dalam kasus masuknya beras impor sebanyak 70.500 ton tahun 2005, waktu antara keluarnya izin dan masuknya beras impor hanya dua pekan, padahal waktu yang dibutuhkan apalagi melalui mekanisme perjanjian Government to Government (G to G) minimal satu bulan.  Keempat, kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani.  Pemerintah Thailand dan Vietnam, memiliki perhatian mendalam ke sektor pertanian, mereka tetap memberikan subsidi dan sejumlah insentif sehingga produk pertanian mereka menjadi sangat kompetitif di pasaran internasional.  Subsidi merupakan kebijakan non tarif  yang dapat ditempuh dalam membentengi pertanian dalam negeri dari derasnya serbuan produk-produk pertanian negara lain.Kenyataan di atas membawa khasanah baru dalam memandang perdagangan internasional yang tidak hanya terjadi karena adanya interaksi yang membentuk supply-demand, tapi juga karena adanya proses ekonomi politik.

Iklan