Politisasi Ekonomi Oleh  : I. Romandha (dimuat di harian Sriwijaya Post ; Kamis, 31 Mei 2007)          Mencermati langkah-langkah yang diambil oleh Tim Ekonomi Kepresidenan, setidaknya kita mendengar dua hal yang disampaikan secara berurutan terhadap perkonomian Indonesia.  Pertama tentang visi Indonesia 2030, visi tersebut ditopang oleh empat pencapaian utama, yaitu pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan, mendorong Indonesia supaya masuk dalam 5 besar kekuatan ekonomi dunia dengan pendapatan perkapita sebesar 18 ribu dolar AS/tahun, perwujudan kualitas hidup modern yang merata, serta mengantarkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia dalam daftar Fortune 500 Companies. Kedua perekonomian Indonesia yang akan membaik pada tahun 2008.  Bukannya melarang untuk bermimpi dan memasang target proyeksi terlalu tinggi akan tetapi sambutan dari para analis ekonomi ternyata juga bukan gayung bersambut seperti yang diharapkan, lantaran visi dan ramalan dibuat tidak berdasarkan kondisi riil saat ini yang akan menjadi pondasi perekonomian mendatang.              Menurut Sri Mulyani (2007), untuk mencapai pertumbuhan 6,8 persen pada 2008, komponen penting yang harus tumbuh dibanding tahun 2007 adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor dan impor. Semua komponen itu diproyeksikan meningkat             Awal tahun ini saja laju inflasi sudah naik dari 6,26 persen pada bulan Januari menjadi 6,30 persen pada bulan Februari, kita tentu amat mafhum inflasi berarti peningkatan harga di pasaran yang akan menurunkan daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah tidak mencerminkan optimistik yaitu pada kisaran Rp 9.100 per dollar AS.  Di sisi ekspor impor, ditunjukkan dengan tidak seimbangnya neraca pembayaran dimana ekspor kita mengalami penurunan sedangkan impor terus mengalami peningkatan, fenomena yang sudah terjadi selama tiga tahun terakhir ini.            Begitu pula dengan iklim investasi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,8 persen bukan lah perkara mudah.  Sebagai ilustrasi, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun ini, investasi harus meningkat sekitar 13 persen atau setara dengan Rp 1.000 triliun. Angka ini terasa fantastik apabila dibandingkan dengan pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) tahun 2006 yang hanya 2,9 persen (Faisal Basri, 2007)            Lalu sebenarnya apa yang sedang dimainkan oleh pemerintah saat ini apakah mereka memang mengacuhkan kondisi riil yang ada untuk merealisasikan targetannya atau sesungguhnya pemerintah sedang menjual mimpi, sama seperti kita yang terus dicekoki mimpi hidup enak lewat sinetron-sinetron dengan latar kehidupan mewah padahal 40 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.  Tendensi menjual mimpi ekonomi mendekati pemilu 2009 terasa agak kental untuk dijadikan sebab pemerintah mengeluarkan kedua isu ekonomi ini.  Mempolitisasi ekonomi bukanlah jualan baru, filsuf Aristoteles sudah membahas hubungan antara ekonomi dan politik berabad yang lalu, sehingga seorang saudagar lebih berkuasa dibanding raja-raja di era merkantilisme hingga sekarang.              Akhirnya kita diharuskan untuk memahami kaitan antara ekonomi dan politik.Politik dapat diartikan dan dikaitkan dengan banyak hal.  Paling potensial adalah mengkaitkannya dengan ekonomi.  Sebagai sebuah otoritas hubungan ekonomi dan politik dapat diterjemahkan ke dalam hubungan antara kekayaan dan kekuasaan.  Kekayaan terdiri dari aspek fisik (kapital, tanah) dan aset non fisik (sumber daya manusia, termasuk ilmu pengetahuan), sedangkan kekuasaan dapat muncul dalam bentuk militer, ekonomi maupun psikologis.  Kekuasaan bisa terwujud dalam berbagai bentuk, bentuk aslinya adalah secara paksa.  Namun, pembedaan ekonomi sebagai ilmu tentang kekayaan dan politik sebagai ilmu tentang kekuasaan hanya untuk tujuan analitis saja.  Dalam kenyataannya kekayaan dan kekuasaan tak terpisahkan (Mas’oed dalam Deliarnov, 2006).            Alasan inilah yang menjadikan begitu banyak pemimpin dunia berusaha dapat mengontrol ekonomi dan politik dalam kendalinya, karena bila salah satu tidak berpihak akan menyebabkan ia kehilangan segalanya.  Sebagai permisalan adalah jatuhnya para presiden terdahulu.  Hal ini tentu disadari oleh pemerintah saat ini, ketidakmampuan mereka mengelola ekonomi akan berpengaruh pada kekuasaan di tahun-tahun mendatang.  Mengeluarkan visi besar dan proyeksi dengan target tinggi adalah salah satu cara untuk menutupi tidak membaiknya kondisi perekonomian dan berusaha tetap mempertahankan kekayaan dan kekuasaan tersebut secara sekaligus.            Pemilu memang bukan sekedar pertarungan antara parpol dan individu untuk merebut kekuasaan, namun juga pertarungan konsep perekonomian yang mampu melepaskan rakyat dari dilema kemiskinan, konsep yang lahir dari sebuah analisa matang, cerdas, dan berpijak dari kondisi riil saat ini menuju perekonomian yang kuat, bukan sebuah konsep yang mengcopy  perekonomian yang terbukti gagal atau sebuah konsep yang menurut konsep IMF.           

Iklan