Pertanian untuk Pembangunan

I.Romandha

(Pengurus Lingkar Studi Mahasiswa AMPERA)

Pertanian  memiliki kekuatan unik yang tidak banyak dimiliki oleh sektor lain sebagai bagian dari instrumen pembangunan.  Negara-negara industrialis maju saat ini melalui tahapan sebagai negara yang unggul di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan pembangunan merupakan konsep multidimensional menemukan kecocokannya dengan pertanian yang multifungsi.   Menurut Byerlee dan Alain de Janvry (2007), pertanian memiliki lima fungsi essensial yang membuatnya menjadi pemegang pondasi fundamental pembangunan, yaitu : Pertama, pertanian sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional.  Kita dapat lihat dari sejarah di negara-negara barat dan Jepang, di mana revolusi pertanian selalu mendahului dan menyokong revolusi industri.  Kedua, pertanian sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan.  Pertumbuhan produktivitas pertanian telah membuktikan menjadi instrumen efektif untuk mengurangi kemiskinan.  Banyak kaum miskin yang mengantungkan hidupnya pada sektor pertanian atau dengan kata lain, petanian adalah sektor terbesar penyedia lapangan kerja.  Ketiga, pertanian sebagai sumber keuntungan bisnis.  Hal ini terbuka sangat luas, banyak anak negeri ini yang sukses dengan menjadikan pertanian sebagai dasar membangun kerajaan bisnisnya.   Pemerintah dapat membantu melalui investasi kebijakan publik dengan menyokong penelitian untuk memastikan keuntungan komparatif dari produk pertanian dalam negeri dan membangun infrastruktur pasar yang baik.  Tantangan ini, pada akhirnya juga untuk menjadikan bisnis sebagai instrumen untuk mengurangi kemiskinan, hal ini dapat terwujud dengan melibatkan petani-petani dalam proses produksi dan menjadikan penduduk-penduduk desa sebagai tenaga kerja dalam sektor agroprocessing.  Keempat,  pertanian sebagai penyedia jasa lingkungan.  Melalui praktek pertanian yang bijaksana pertanian dapat menyumbang kebaikan, misalnya bagi siklus air bersih, mengurangi emisi gas, konservasi terhadap biodiversitas, meningkatkan nilai guna lahan dan manfaat keindahan apabila dikelola dengan baik untuk tujuan pariwiasata.  Kelima, pertanian sebagai sumber ketahanan pangan.  Dalam era globalisasi dan ekspansi perdagangan saat ini, memang banyak negara dapat memenuhi kebutuhan pangannya melalui pasar internasional, akan tetapi pasar internasional tidak selalu berjalan dengan baik atau sesuai dengan kondisi perekonomian suatu negara untuk mendapatkan bahan pangan dari pasar internasional yang cenderung liberal.  Oleh karena itulah diperlukan ketahanan pangan, dimana negara dapat memenuhi kebutuhan pangan standar penduduknya. 

Penghargaan dari FAO yang diberikan pada tahun 1984 karena berhasil menciptakan swasembada beras, hingga saat ini selalu menjadi patokan keberhasilan sektor pertanian. Akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, saat ini malahan kita termasuk jajaran negara pengimpor beras terbesar. Kondisi dan tantangan pertanian saat ini menjadi sangat berat, selain iklim politik yang berubah, jumlah penduduk juga sudah jauh meningkat, sedangkan luas lahan pertanian semakin terdesak untuk permukiman, perdagangan dan perindustrian.  Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional, dari total luas sawah 8,9 juta hektar, sekitar 3,099 juta hektar di antaranya akan dikonversikan secara terencana melalui rencana umum tata ruang wilayah (RUTW) kabupaten/kota untuk permukiman, pusat bisnis, perkantoran, infrastruktur jalan, dan keperluan lainnya, tentunya ini menjadi ancaman bagi target Departemen Pertanian tahun 2007 yang ingin meningkatkan produksi beras sebesar 32,96 juta ton dari sasaran luas lahan panen sawah lebih kurang 11,86 juta hektar di 33 provinsi di Indonesia. Maka, impor kembali akan menjadi pilihan.  Lalu bagaimana dengan petani, adanya peluang lain yang lebih memberikan hasil daripada lahan digunakan untuk sawah/pertanian menjadi sebab lain konversi lahan pertanian, timbunan masalah kemiskinan  tanpa keberpihakan  serta perubahan kesenjangan pendapatan antara desa dan daerah urban yang sangat cepat menciptakan tekanan kondisi frustasi yang kuat antar penduduk desa, menciptakan instabilitas dalam politik, serta potensi kekerasan.  Mengurangi kesenjangan pendapatan harus menjadi kebijakan prioritas dalam politik dengan menggunakan kekuatan pertumbuhan pertanian sebagai instrumen untuk mencapai sasaran tersebut.  Akan tetapi seperti yang dikemukakan Dr. Andi Irawan (2006), fenomena lemahnya keberpihakan (vested interest) pengambil kebijakan kepada petani bukan fenomena baru, semuanya tergambar jelas dengan karateristik kebijakan publik kita, yakni pertama, bias kota. Kebijakan publik sangat diusahakan menguntungkan masyarakat kota, karena posisi tawar masyarakat kota relatif lebih baik.  Kedua, bias industri.  Hal ini karena kebijakan ekonomi kita memang mengusung industri sebagai mainstream.  Ketiga, bias pemilik modal dan pengusaha besar. Hal ini tidak mengherankan karena pemilik modal dan pengusaha memiliki jaringan sosial politik yang mampu mengakomodasi kepentingan mereka.  Pertanian harus memainkan peranan yang lebih jauh lagi dengan mendefinisi ulang peranan pertanian di dalam agenda nasional dan daerah, sebagai usaha  untuk mengambil keuntungan multifungsinya dalam menghadapi perubahan dunia.  Hal ini memerlukan kebijakan politik dari para pengambil kebijakan. Disinilah rakyat harus jeli memilih pemimpinnya yang memiliki vested interest kepada siapa; pengusaha/pemilik modal atau kepada petani/pertanian  demi hasil jangka panjang untuk membangun pondasi dan kemerataan pembangunan.